Aturan Startup Uni Eropa EU Inc Tersendat: Dewan Tetapkan Posisi, Komite Parlemen Gagal Voting, Serikat Pekerja dan Pendiri Startup Sama-sama Kecewa
6 min read
Ilustrasi: Gedung Berlaymont, markas Komisi Eropa di Brussel (Foto: almathias, CC0, via Wikimedia Commons)
DIGIBERITA.COM – Rencana Uni Eropa membentuk aturan perusahaan rintisan yang berlaku di seluruh negara anggota, yang dikenal sebagai EU Inc, kini menghadapi jalan terjal di Brussel. Komisi Eropa mengajukan usulan tersebut pada 18 Maret 2026 sebagai inti dari apa yang disebut “rezim ke-28”. Dewan Uni Eropa telah menetapkan posisi perundingannya pada 23 Oktober 2026, sementara Komite Urusan Hukum Parlemen Eropa gagal memberikan suara atas rancangan laporannya pada 19 Oktober. Menurut Euronews yang dikutip Newswav, komite itu dua kali gagal memperoleh suara mayoritas untuk teks yang disusun pelapor René Repasi. Menurut Zero One Hundred Conferences, para pemimpin Eropa menyerukan kesepakatan pada akhir 2026, tetapi target itu semakin sulit dicapai.
Menurut Tech.eu dan EU Perspectives, EU Inc dirancang sebagai kerangka hukum perusahaan yang opsional dan digital, berdiri berdampingan dengan sistem nasional. Para pejabat Komisi, termasuk Komisioner Michael McGrath, menyebut pengusaha di Eropa harus berhadapan dengan 27 sistem hukum nasional dan lebih dari 60 bentuk badan usaha. Kerangka baru ini menjanjikan pendirian perusahaan dalam 48 jam, dengan biaya kurang dari 100 euro dan tanpa modal minimum. Prinsip “sekali lapor” memungkinkan perusahaan menyerahkan data satu kali saja untuk kemudian dibagikan otomatis antarotoritas. Komisi juga memasukkan opsi saham karyawan tingkat Eropa serta prosedur kepailitan digital bagi perusahaan rintisan inovatif.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat itu mengatakan bahwa aturan ini adalah “satu set aturan sederhana yang berlaku di seluruh pasar tunggal” berpenduduk 450 juta konsumen. Ia menegaskan bahwa siapa pun akan dapat mendirikan perusahaan secara daring dari mana saja di Uni Eropa. Sasaran jangka panjangnya, menurut Tech.eu, adalah “satu Eropa, satu pasar” pada 2028. Komisioner Henna Virkkunen menyebut usulan itu sebagai “pengubah permainan” bagi daya saing Eropa. Komisioner Ekaterina Zaharieva mengatakan sedikitnya sepertiga perusahaan rintisan merasa terdorong untuk meninggalkan Eropa.
Pada 23 Oktober 2026, Dewan Uni Eropa yang mewakili pemerintah negara anggota mengadopsi posisi perundingannya. Menurut Newswav, posisi itu mendukung tujuan usulan tetapi menyederhanakan kerangkanya, memperkuat pengamanan, dan menyelaraskannya dengan kebebasan pasar internal. Pendaftaran perusahaan secara daring dalam 48 jam dengan biaya tidak lebih dari 100 euro tetap dipertahankan, menurut Zero One Hundred Conferences. Media yang sama menyebut skema opsi saham karyawan Eropa tetap ada, tetapi dibatasi untuk perusahaan menengah kecil dengan paling banyak 750 karyawan dan omzet tahunan 150 juta euro. Perundingan dengan Parlemen baru bisa dimulai setelah Parlemen menetapkan posisinya sendiri.
Berdasarkan pelacak independen “28th Regime tracker” yang dikutip Zero One Hundred Conferences, Dewan menghapus register pusat perusahaan Eropa, pelacakan pendaftaran waktu nyata, dan bab khusus kepailitan. Newswav melaporkan bahwa register pusat itu dihapus dari draf kompromi awal Dewan. Para pendiri perusahaan rintisan menilai satu register tunggal penting untuk urusan perbankan, investasi, dan kepatuhan. Dewan juga menambahkan pemeriksaan pendaftaran yang lebih ketat, sehingga negara anggota dapat menolak pendaftaran dengan alasan pencucian uang atau tindak pidana. Zero One Hundred Conferences menambahkan bahwa posisi Dewan mengusulkan masa implementasi 21 bulan setelah regulasi diadopsi.
Di Parlemen Eropa, Komite Urusan Hukum tidak memberikan suara atas rancangan laporannya pada 19 Oktober 2026. Newswav melaporkan bahwa pelapor René Repasi dari kelompok S&D tidak menyebut hambatan tertentu, tetapi hak pekerja tampak menjadi isu terbesar. Repasi mengatakan, “Kami telah membuat kemajuan, tetapi kami masih perlu menemukan keseimbangan yang tepat untuk kesepakatan akhir.” Ia menekankan bahwa kecepatan prosedur tidak boleh mengorbankan hak para kreditur. Menurut dia, skema opsi saham tidak boleh menggantikan upah yang layak, pensiun, atau iuran jaminan sosial.

Serikat pekerja menjadi penentang yang paling vokal terhadap rancangan ini. Konfederasi Serikat Pekerja Eropa (ETUC) menggelar aksi di Brussel pada 24 September dan di Strasbourg pada 20 Oktober 2026. Wakil Sekretaris Jenderal ETUC Isabelle Schömann memperingatkan adanya “regime shopping”, yakni perusahaan memilih negara pendaftaran yang perlindungan pekerjanya lebih lemah. Menurut Newswav, ia juga menyoroti bahwa keterwakilan pekerja di dewan perusahaan berbeda-beda antarnegara. Analisis hukum ETUC yang dikutip media itu menyebut likuidasi cepat berpotensi membuat upah, pesangon, dan iuran jaminan sosial tidak terbayar.
Kekhawatiran serupa sudah muncul sejak usulan diumumkan pada Maret. Menurut Tech.eu, Oliver Roethig dari federasi buruh UNI Europa menilai usulan itu “membuka jendela untuk menyiasati kerangka regulasi nasional”. Von der Leyen menanggapi bahwa EU Inc akan “dalam segala hal menghormati standar sosial dan hukum ketenagakerjaan yang ada”, termasuk hak karyawan untuk berpartisipasi di dewan perusahaan. Tech.eu menambahkan bahwa aturan ketenagakerjaan dan sosial nasional tidak terpengaruh oleh kerangka ini. Menurut Newswav, perlindungan kontrak, jam kerja, pemutusan hubungan kerja, dan perundingan kolektif tetap diatur oleh negara tempat karyawan bekerja.
Di sisi lain, kampanye EU-INC yang didukung lebih dari 26.000 pendiri, investor, dan pelaku usaha menyuarakan kekecewaan. Pada 15 Oktober 2026 mereka menerbitkan pernyataan kepada para kepala negara dan pemerintahan berjudul “Dear Europe, why are you killing EU-INC?”. Pernyataan itu menyebut EU Inc yang dahulu diperjuangkan “tidak lagi ada”. Menurut Zero One Hundred Conferences, para pendukungnya mencakup sosok yang terkait dengan Stripe, Mistral AI, Klarna, Wise, dan Revolut. Mereka menuntut kebebasan mendaftar di negara anggota mana pun, akses bagi perusahaan dari semua ukuran dan sektor, serta satu register Eropa.
Pendiri bersama kampanye, Simon Schaefer, mengatakan kepada Euronews bahwa kecepatan bukan faktor penentu utama baginya. Ia menyebut ketepatan hasil “hampir lebih penting” saat ini daripada kecepatan itu sendiri. Menurut Newswav, kampanye mengancam akan mencari cara menunda legislasi jika kompromi dianggap terlalu jauh dan hasilnya terlalu diencerkan. Schaefer juga menyatakan pihaknya bersedia merancang perangkat yang tepat untuk mencegah penipuan. Kampanye menolak pembatasan ukuran dan omzet pada skema opsi saham karyawan.
Kritik lain datang dari sisi hukum. Menurut Newswav, Kamar Notaris Federal Jerman berpendapat verifikasi identitas dan pengamanan hukum belum memadai, sehingga membuka risiko perusahaan cangkang, penipuan, dan pencucian uang. Komisi Eropa menyatakan pengamanan tetap ada. Kelompok European Company Law Experts mempertanyakan apakah Pasal 114 Perjanjian tentang Fungsi Uni Eropa, yang dipakai Komisi sebagai dasar hukum, dapat menopang bentuk usaha opsional yang terpisah. Menurut media yang sama, hukum nasional yang tersisa tetap akan mengisi celah, sehingga perbedaan antarnegara anggota bisa bertahan.
Soal pajak, Newswav menjelaskan bahwa EU Inc tidak membawa rezim pajak baru. Perusahaan dikenai pajak di tempat manajemen efektifnya berada. Karena itu, perusahaan yang terdaftar di Irlandia tetapi dikelola dari Jerman tetap bisa menghadapi kewajiban pajak Jerman. Schaefer melihat kebebasan memilih kantor pusat administratif sebagai keuntungan. Jaminan sosial, menurut laporan itu, mengikuti tempat pekerja benar-benar bekerja.
Di luar perdebatan EU Inc, ITPro melaporkan pada 1 Juli 2026 hasil riset DutchBasecamp bersama CCIA berjudul “The Realities of Scaling in Europe”. Sebanyak 79 persen pendiri teknologi mengaku terkena gesekan regulasi dalam setahun terakhir. Sebanyak 58 persen menunda masuk ke pasar Uni Eropa lainnya, dan 45 persen menjeda atau membatalkan fitur. Hampir seperempat responden menghabiskan lebih dari 30 persen anggaran untuk kepatuhan, dan 24 persen mempertimbangkan atau sudah memindahkan kantor pusat. ITPro juga mencatat temuan Bank Investasi Eropa bersama Komisi pada Januari bahwa sekitar satu dari sepuluh perusahaan rintisan tahap pertumbuhan di Uni Eropa telah pindah ke luar negeri, sekitar 85 persen di antaranya ke Amerika Serikat.
Daniel Friedlaender dari CCIA Europe mengatakan usulan penyederhanaan Komisi “hanya batas minimum”. Menurut ITPro, sebagian negara anggota menolak usulan agar perusahaan cukup melaporkan insiden keamanan siber satu kali, bukan terpisah di bawah tujuh kerangka yang tumpang tindih. Masha Moisseyeva dari DutchBasecamp mengatakan pendiri tidak meminta standar diturunkan, melainkan aturan yang jelas dan dapat diandalkan di seluruh pasar tunggal. Ia menilai ketidakpastian dan kewajiban yang tumpang tindih menentukan apa yang dibangun pendiri, siapa yang dilayani, dan secepat apa mereka tumbuh. Perdebatan itu menunjukkan bahwa isu regulasi bagi perusahaan rintisan Eropa tidak berhenti pada satu regulasi.
Menurut Zero One Hundred Conferences, Dewan Eropa pada 15 dan 16 Oktober 2026 menggarisbawahi pentingnya memajukan perundingan rezim ke-28 sebagai salah satu prioritas 2026. Perundingan antara Parlemen dan Dewan baru dapat dimulai setelah Parlemen menetapkan posisinya sendiri. Laporan yang tersedia belum menyebut tanggal baru untuk pemungutan suara di komite Parlemen. Manfaat EU Inc bagi pendiri juga baru akan terasa belakangan, mengingat masa implementasi 21 bulan yang diusulkan Dewan. Hingga ada kesepakatan, para pendiri tetap harus bekerja dalam sistem hukum 27 negara yang berbeda.
Sumber: Zero One Hundred Conferences, Euronews (via Newswav), Tech.eu, EU Perspectives, ITPro
Foto: almathias, CC0, via Wikimedia Commons; Diliff, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Penulis: Tim Penulis