DigiBerita.com | Bahasa Indonesia
3 December 2022

Digiberita.com

Berita Startup dan Ekonomi Digital

Masuk Klaster Pertama Presiden Terpilih Pemilu 2024 Harus Siap Pindah Ke IKN Lho –

5 min read

Daftar rombongan yang akan menempati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ditetapkan. Presiden, wakil rakyat hingga sektor keuangan, jadi yang pertama menghuni IKN.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Hayu Parasati mengungkapkan, ada lima klaster yang akan pindah ke IKN. Klaster pertama akan menjadi rombongan awal yang pindah pada 2024.

Klaster pertama tersebut, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa saja? Presiden dan wakil presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko se­mua Kemenko, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan,” kata Hayu, Selasa (22/11).

Hayu mengatakan, kementerian/lem­baga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden masuk juga di klaster pertama. Yaitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kepala Staf Kepresidenan dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Lalu, kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan.

Dalam hal ini Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kemudian, kementerian/lembaga yang menyiapkan infrastruktur dasar termasuk Kementerian PUPR garda terdepan. Karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan kementerian/lembaga yang mendukung penegakan hukum masuk juga dalam klaster pertama. Yakni, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan),” ucap dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya siap pin­dah ke IKN Nusantara. Saat ini, BI sudah berada pada tahap akhir penyesuaian kon­septual desain perpindahan ke IKN.

“Kami tahun depan sudah mulai mem­persiapkan untuk kepindahan BI ke IKN,” katanya.

 

Perry menegaskan, pihaknya akan berk­oordinasi dengan Pemerintah sesuai peta jalan (road map) tahapan pemindahan ke IKN. Koordinasi dilakukan baik men­genai aspek hukum, organisasi, proses kerja, dan sumber daya manusia. Maupun penyediaan sarana dan prasarana.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan pihaknya sudah menga­lokasikan anggaran untuk pindah ke IKN Nusantara. Perpindahan tersebut didorong Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

“OJK berkedudukan di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Dia mengatakan, apabila tidak dilaku­kan maka akan ada undang-undang yang dilanggar. Dia mengaku siap mengantar­kan Bursa (Efek Indonesia), KSEI, KPEI dan para anggotanya ke IKN Nusantara.

“Saya bisa anterin. Di sana akan dise­diakan dedicated financial sector,” ujar Mahendra.

Mahendra berharap, semua sektor keuangan berpartisipasi dan ikut seperti yang tertuang dalam UU tentang OJK tersebut. “Pada waktu disampaikan bera­pa luasnya, saya sampai tiga kali nanya, nggak salah nih, besar bener,” ujarnya.

Akun @MSoleh bersyukur rombongan pertama yang akan pindah ke IKN sudah ditetapkan. Kata dia, semoga semua aman dan berjalan tepat pada waktunya.

“Mantap, semoga semua persiapan berjalan lancar,” kata @MamaBiring.

“InsyaAllah pemindahan ibu kota ber­jalan lancar sesuai jadwal,” sambung @NismanTembikar.

Akun @Cecev mengatakan, Jawa sudah padat apalagi Jakarta. Kata dia, perlu keberanian memindahkan ibu kota negara. Dan, keberanian itu ada pada Presiden Jokowi.

“Biarlah pindah ibu kota walau pun dimulai dengan sederhana kan berkelan­jutan terus,” ungkap @meitag1. [ASI] ]]> , Daftar rombongan yang akan menempati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ditetapkan. Presiden, wakil rakyat hingga sektor keuangan, jadi yang pertama menghuni IKN.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Hayu Parasati mengungkapkan, ada lima klaster yang akan pindah ke IKN. Klaster pertama akan menjadi rombongan awal yang pindah pada 2024.

Klaster pertama tersebut, yakni Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Klaster pertama seharusnya pindah di tahap pertama tahun 2024, siapa saja? Presiden dan wakil presiden dan lembaga tinggi negara. Kemudian, Kemenko se­mua Kemenko, Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan,” kata Hayu, Selasa (22/11).

Hayu mengatakan, kementerian/lem­baga yang mendukung kerja presiden dan wakil presiden masuk juga di klaster pertama. Yaitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kepala Staf Kepresidenan dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Lalu, kementerian yang mendukung proses perencanaan penganggaran dan kinerja pembangunan.

Dalam hal ini Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kemudian, kementerian/lembaga yang menyiapkan infrastruktur dasar termasuk Kementerian PUPR garda terdepan. Karena yang membangun tahun depan PUPR itu, Kemenkominfo, Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Hayu mengatakan, alat pertahanan dan keamanan dan kementerian/lembaga yang mendukung penegakan hukum masuk juga dalam klaster pertama. Yakni, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, Mabes Polri, Paspampres, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Terakhir di klaster pertama adalah Lembaga Negara Independen dan Badan Publik (BI, OJK, LPS, BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan),” ucap dia.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya siap pin­dah ke IKN Nusantara. Saat ini, BI sudah berada pada tahap akhir penyesuaian kon­septual desain perpindahan ke IKN.

“Kami tahun depan sudah mulai mem­persiapkan untuk kepindahan BI ke IKN,” katanya.

 

Perry menegaskan, pihaknya akan berk­oordinasi dengan Pemerintah sesuai peta jalan (road map) tahapan pemindahan ke IKN. Koordinasi dilakukan baik men­genai aspek hukum, organisasi, proses kerja, dan sumber daya manusia. Maupun penyediaan sarana dan prasarana.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memastikan pihaknya sudah menga­lokasikan anggaran untuk pindah ke IKN Nusantara. Perpindahan tersebut didorong Pasal 3 Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.

“OJK berkedudukan di ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia,” ungkapnya.

Dia mengatakan, apabila tidak dilaku­kan maka akan ada undang-undang yang dilanggar. Dia mengaku siap mengantar­kan Bursa (Efek Indonesia), KSEI, KPEI dan para anggotanya ke IKN Nusantara.

“Saya bisa anterin. Di sana akan dise­diakan dedicated financial sector,” ujar Mahendra.

Mahendra berharap, semua sektor keuangan berpartisipasi dan ikut seperti yang tertuang dalam UU tentang OJK tersebut. “Pada waktu disampaikan bera­pa luasnya, saya sampai tiga kali nanya, nggak salah nih, besar bener,” ujarnya.

Akun @MSoleh bersyukur rombongan pertama yang akan pindah ke IKN sudah ditetapkan. Kata dia, semoga semua aman dan berjalan tepat pada waktunya.

“Mantap, semoga semua persiapan berjalan lancar,” kata @MamaBiring.

“InsyaAllah pemindahan ibu kota ber­jalan lancar sesuai jadwal,” sambung @NismanTembikar.

Akun @Cecev mengatakan, Jawa sudah padat apalagi Jakarta. Kata dia, perlu keberanian memindahkan ibu kota negara. Dan, keberanian itu ada pada Presiden Jokowi.

“Biarlah pindah ibu kota walau pun dimulai dengan sederhana kan berkelan­jutan terus,” ungkap @meitag1. [ASI]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Copyright © 2020 PT Juan Global. All rights reserved. DigiBerita.com. | Newsphere by AF themes.
Generated by Feedzy