DigiBerita.com | Bahasa Indonesia
27 November 2021

Digiberita.com

Berita Startup dan Ekonomi Digital

Mau Lapor Formula E Pak Jokowi, Anies Minta Ketemu Nih! –

5 min read

Ada banyak cara yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memuluskan gelaran balapan Formula E. Salah satunya, Anies sedang berupaya keras agar bisa langsung ketemu Presiden Jokowi. Anies sudah mengajukan permohonan untuk menjelaskan secara detail dari A-Z acara tersebut.

Semangat Anies untuk menyelenggarakan Formula E ini tak pernah surut. Meski, proyek ini digoreng-goreng lawan politik. Rabu (24/11) malam, Anies menerima Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Pertemuan Anies dengan Longo digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, hadir juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sekjen IMI Ahmad Sahroni, dan PT Jakpro Widi Amanasto. Dalam pertemuan itu, Anies menunjuk Bamsoet sebagai Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Formula E  dan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC).

Dalam keterangan Anies yang dikirimkan ke media kemarin, disebutkan, masalah sirkuit Formula E akan ditentukan bersama.

Terkait lokasi sirkuit dan penyelenggaraan Formula E nantinya, akan ditentukan bersama antara Formula E Operation (FEO), IMI dan Jakpro. Selanjutnya, hasil dari penentuan lokasi tersebut akan dilaporkan ke Jokowi.

Keinginan Anies menghadap Jokowi kemudian dikuatkan Bamsoet. “Saya mendengar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta waktu kepada Presiden Jokowi bersama Alberto Longo sebagai Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO), untuk meminta arahan,” ucapnya, usai jamuan makan malam dengan Longo, di Kantor IMI Black Stone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11) malam.

Sejauh ini, masalah sirkuit untuk Formula E memang belum rampung. Keinginan Anies menggelar balapan mobil listrik itu di Monas, terbentur aturan. Di Gelora Bung Karno (GBK) juga tidak bisa.

Jakro dan FEO kemudian mencari lima alternatif lokasi strategis yang akan dijadikan pilihan sirkuit Formula E. Yaitu, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIEXPO Kemayoran, Jakarta International Stadium (JIS), dan kawasan Ancol. Menurut Bamsoet, penentuan final sirkuit yang digunakan akan diputuskan Jokowi.

 

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini membenarkan Anies mengajukan permohonan untuk menghadap Jokowi. “Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Faldo tidak menjelaskan, kapan Jokowi akan menerima Anies dan Longo. Dia hanya menekankan, untuk pemilihan sirkuit, Jokowi tidak ikut campur. “Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” tegasnya.

Faldo mengingatkan, sejak awal, baik inisiatif, skenario pembiayaan, maupun kepanitiaan penyelenggaraan Formula E, adalah domain Pemprov DKI. “Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI,” tutur politisi PSI ini.

Faldo pun menyarankan agar Pemprov DKI dan panitia penyelenggara menuntaskan dulu semua permasalahan yang dihadapi. “Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara,” ucapnya.

Politisi milenial ini kemudian mencontohkan World Superbike di Mandalika, yang baru saja selesai digelar. “Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden,” tandasnya.

Mendengar hal ini, Anies pun menyampaikan klarifikasi. Dia memastikan, penentuan sirkuit tidak akan membawa-bawa Jokowi. “Masak lokasi (yang menentukan) Presiden? Ya, nggaklah. Masak urusan lokasi kok Presiden,” ucap Anies.

Selain masalah sirkuit, urusan Formula E ini ada di meja KPK. Saat ini, KPK tengah menelusuri kenapa commitment fee Formula E yang dibayarkan Pemprov DKI begitu mahal. Kabarnya mencapai Rp 2,3 triliun. Total sudah Rp 560 miliar dibayar Pemprov dari duit APBD. Pertama Rp 360 miliar pada 2019, lalu Rp 200 miliar tahun 2020.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan, ada sejumlah informasi yang akan didalami penyelidik. Selain juga telah memanggil beberapa pihak terkait untuk mengklarifikasi laporan atau rumor yang diterima KPK.

“Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian, dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya, misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya,” kata Alex, di Gedung Merah Putih KPK, kemarin. [SAR] ]]> , Ada banyak cara yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk memuluskan gelaran balapan Formula E. Salah satunya, Anies sedang berupaya keras agar bisa langsung ketemu Presiden Jokowi. Anies sudah mengajukan permohonan untuk menjelaskan secara detail dari A-Z acara tersebut.

Semangat Anies untuk menyelenggarakan Formula E ini tak pernah surut. Meski, proyek ini digoreng-goreng lawan politik. Rabu (24/11) malam, Anies menerima Co-Founder Formula E Alberto Longo.

Pertemuan Anies dengan Longo digelar di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan itu, hadir juga Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sekjen IMI Ahmad Sahroni, dan PT Jakpro Widi Amanasto. Dalam pertemuan itu, Anies menunjuk Bamsoet sebagai Ketua Panitia Pengarah (Steering Committee/SC) Formula E  dan Ahmad Sahroni sebagai Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC).

Dalam keterangan Anies yang dikirimkan ke media kemarin, disebutkan, masalah sirkuit Formula E akan ditentukan bersama.

Terkait lokasi sirkuit dan penyelenggaraan Formula E nantinya, akan ditentukan bersama antara Formula E Operation (FEO), IMI dan Jakpro. Selanjutnya, hasil dari penentuan lokasi tersebut akan dilaporkan ke Jokowi.

Keinginan Anies menghadap Jokowi kemudian dikuatkan Bamsoet. “Saya mendengar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah meminta waktu kepada Presiden Jokowi bersama Alberto Longo sebagai Co-Founder sekaligus Chief Championship Formula E Operations (FEO), untuk meminta arahan,” ucapnya, usai jamuan makan malam dengan Longo, di Kantor IMI Black Stone, Jakarta Pusat, Rabu (24/11) malam.

Sejauh ini, masalah sirkuit untuk Formula E memang belum rampung. Keinginan Anies menggelar balapan mobil listrik itu di Monas, terbentur aturan. Di Gelora Bung Karno (GBK) juga tidak bisa.

Jakro dan FEO kemudian mencari lima alternatif lokasi strategis yang akan dijadikan pilihan sirkuit Formula E. Yaitu, Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), JIEXPO Kemayoran, Jakarta International Stadium (JIS), dan kawasan Ancol. Menurut Bamsoet, penentuan final sirkuit yang digunakan akan diputuskan Jokowi.

 

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini membenarkan Anies mengajukan permohonan untuk menghadap Jokowi. “Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden, dengan mengajak serta CEO Formula E,” ucapnya, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

Faldo tidak menjelaskan, kapan Jokowi akan menerima Anies dan Longo. Dia hanya menekankan, untuk pemilihan sirkuit, Jokowi tidak ikut campur. “Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” tegasnya.

Faldo mengingatkan, sejak awal, baik inisiatif, skenario pembiayaan, maupun kepanitiaan penyelenggaraan Formula E, adalah domain Pemprov DKI. “Oleh karena itu, semua terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI,” tutur politisi PSI ini.

Faldo pun menyarankan agar Pemprov DKI dan panitia penyelenggara menuntaskan dulu semua permasalahan yang dihadapi. “Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara,” ucapnya.

Politisi milenial ini kemudian mencontohkan World Superbike di Mandalika, yang baru saja selesai digelar. “Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden,” tandasnya.

Mendengar hal ini, Anies pun menyampaikan klarifikasi. Dia memastikan, penentuan sirkuit tidak akan membawa-bawa Jokowi. “Masak lokasi (yang menentukan) Presiden? Ya, nggaklah. Masak urusan lokasi kok Presiden,” ucap Anies.

Selain masalah sirkuit, urusan Formula E ini ada di meja KPK. Saat ini, KPK tengah menelusuri kenapa commitment fee Formula E yang dibayarkan Pemprov DKI begitu mahal. Kabarnya mencapai Rp 2,3 triliun. Total sudah Rp 560 miliar dibayar Pemprov dari duit APBD. Pertama Rp 360 miliar pada 2019, lalu Rp 200 miliar tahun 2020.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan, ada sejumlah informasi yang akan didalami penyelidik. Selain juga telah memanggil beberapa pihak terkait untuk mengklarifikasi laporan atau rumor yang diterima KPK.

“Alasan-alasan kenapa Pemprov DKI membayar sekian-sekian, dan transfernya ke mana, apakah ke pihak-pihak yang betul-betul punya kewenangan ya, misalnya pemilik hak atas Formula E dan seterusnya,” kata Alex, di Gedung Merah Putih KPK, kemarin. [SAR]

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2020 PT Juan Global. All rights reserved. DigiBerita.com. | Newsphere by AF themes.