Moeldoko Ajak Guru Agama Waspadai Wabah Intoleransi dan Radikalisme –
3 min read
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya guru agama mewaspadai wabah intoleransi dan radikalisme di sekolah. Terlebih, beberapa hasil survei menyebutkan, siswa rentan terpapar paham radikalisme dan melakukan aksi-aksi intoleran.
“Ini harus diwaspadai bersama, terutama oleh para guru agama yang punya posisi strategis sebagai ujung tombak dalam moderasi beragama melalui pembelajaran dan pendidikan agama secara komprehensif,” tegas Moeldoko, saat bertemu pengurus DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/7).
Moeldoko menegaskan, pendidikan keagamaan jangan terjebak pada doktrin dan simbol yang bersifat normatif. Tapi, harus mengakomodasi substansi agama dalam perspektif yang universal. Seperti ajaran tentang toleransi, kebaikan, akhlak, budi pekerti, dan kejujuran. Sehingga, pola pikir anak didik semakin terbuka terhadap ideologi dan komitmen beragama.
“Pembelajaran yang normatif ditambah dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tak terkontrol, dapat membuat cara pikir satu arah. Sehingga anak didik tidak mau menerima masukan, bahkan perbedaan,” ujar Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut, sekolah menjadi lembaga publik yang sangat tepat untuk menjelaskan makna serta pentingnya kemajemukan dan tenggang rasa antar sesama. Sebab, di sekolahlah pola pikir sekaligus pola interaksi anak yang heterogen itu mulai hadir dan terbentuk.
“Sekolah menjadi ruang strategis untuk membentuk mental bagi tumbuhnya watak keberagaman yang kuat. Ini yang harus dijaga,” pesan Moeldoko.
Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi mengungkapkan, isu-isu nasionalisme, ideologi Pancasila, dan moderasi beragama menjadi fokus organisasinya dalam pengembangan dan penguatan peran guru agama di Indonesia. Terlebih, dalam konteks lokal sekolah, guru agama merupakan panutan.
“Untuk memperkuat peran strategis guru agama dalam moderasi beragama, kami (APGAII) sangat membutuhkan dukungan Pemerintah. Salah satunya dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan,” tutur Mahnan.■
]]> , Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menekankan pentingnya guru agama mewaspadai wabah intoleransi dan radikalisme di sekolah. Terlebih, beberapa hasil survei menyebutkan, siswa rentan terpapar paham radikalisme dan melakukan aksi-aksi intoleran.
“Ini harus diwaspadai bersama, terutama oleh para guru agama yang punya posisi strategis sebagai ujung tombak dalam moderasi beragama melalui pembelajaran dan pendidikan agama secara komprehensif,” tegas Moeldoko, saat bertemu pengurus DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (27/7).
Moeldoko menegaskan, pendidikan keagamaan jangan terjebak pada doktrin dan simbol yang bersifat normatif. Tapi, harus mengakomodasi substansi agama dalam perspektif yang universal. Seperti ajaran tentang toleransi, kebaikan, akhlak, budi pekerti, dan kejujuran. Sehingga, pola pikir anak didik semakin terbuka terhadap ideologi dan komitmen beragama.
“Pembelajaran yang normatif ditambah dengan doktrin-doktrin keagamaan yang tak terkontrol, dapat membuat cara pikir satu arah. Sehingga anak didik tidak mau menerima masukan, bahkan perbedaan,” ujar Moeldoko.
Panglima TNI 2013-2015 ini juga menyebut, sekolah menjadi lembaga publik yang sangat tepat untuk menjelaskan makna serta pentingnya kemajemukan dan tenggang rasa antar sesama. Sebab, di sekolahlah pola pikir sekaligus pola interaksi anak yang heterogen itu mulai hadir dan terbentuk.
“Sekolah menjadi ruang strategis untuk membentuk mental bagi tumbuhnya watak keberagaman yang kuat. Ini yang harus dijaga,” pesan Moeldoko.
Ketua Umum DPP AGPAII Mahnan Marbawi mengungkapkan, isu-isu nasionalisme, ideologi Pancasila, dan moderasi beragama menjadi fokus organisasinya dalam pengembangan dan penguatan peran guru agama di Indonesia. Terlebih, dalam konteks lokal sekolah, guru agama merupakan panutan.
“Untuk memperkuat peran strategis guru agama dalam moderasi beragama, kami (APGAII) sangat membutuhkan dukungan Pemerintah. Salah satunya dalam bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan,” tutur Mahnan.■
]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID
