Kebut Pemulihan UMKM Dan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dongkrak Plafon KUR –

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional, dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil.

Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah, untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM. Salah satunya, melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen. 

Angka ini diproyeksikan meningkat signifikan, seiring penyaluran KUR pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun.

“Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, kontribusinya terhadap PDB hanya 0,76 persen. Namun, pada Triwulan I-2022, angkanya naik menjadi 2,08 persen,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).

Airlangga menambahkan, KUR juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru, yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan. Mencapai 41 persen (yoy) dibanding Juni tahun lalu. 

Sehingga, pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022, yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 telah mencapai Rp 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.

Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru, dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur.

Setiap tahunnya, sejak 2017 dan pada tahun 2021, jumlah debitur meningkat signifikan hingga ke angka 2,8 juta. Atau 68,72 persen dari total debitur baru, pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.

“Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi, karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM diusulkan diperpanjang hingga April 2024,” beber Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian penyaluran, pemerintah juga membahas soal rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.

Untuk mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah mendongkrak target penyaluran KUR.

Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 470 triliun, dan tahun 2024 Rp 585 triliun.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Selain itu, juga ada Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. ***
]]> , Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menorehkan peran penting sebagai critical engine dalam pemulihan perekonomian nasional, dengan menggerakkan ekonomi rakyat hingga pada level terkecil.

Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama pemerintah, untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM. Salah satunya, melalui akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pada tahun 2022, pemerintah telah mengupayakan perluasan akses pembiayaan yang mudah dan murah bagi pelaku UMKM, dengan menetapkan plafon KUR sebesar Rp 373,17 triliun.

Hingga kini, penyaluran KUR untuk Triwulan-I tahun 2022 telah mencapai Rp 93,34 triliun dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 2,08 persen. 

Angka ini diproyeksikan meningkat signifikan, seiring penyaluran KUR pada Juni 2022 sebesar Rp 179,67 triliun.

“Penyaluran KUR memberikan dampak positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tahun 2016, kontribusinya terhadap PDB hanya 0,76 persen. Namun, pada Triwulan I-2022, angkanya naik menjadi 2,08 persen,” jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi terkait Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran KUR pada Semester I tahun 2022 di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (22/7).

Airlangga menambahkan, KUR juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja baru, yang pada tahun 2021 berhasil menyerap 12,6 juta tenaga kerja.

Berdasarkan pembahasan dalam rapat tersebut, penyaluran KUR pada Juni 2022 meningkat signifikan. Mencapai 41 persen (yoy) dibanding Juni tahun lalu. 

Sehingga, pemerintah optimis dapat mencapai target penyaluran KUR tahun 2022, yang diproyeksikan sebesar Rp 373,17 triliun. Total outstanding KUR sejak Agustus 2015 hingga 30 Juni 2022 telah mencapai Rp 507 triliun dan diberikan kepada 35,96 juta debitur.

Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022, juga terdapat 14,13 juta debitur atau 39 persen dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi.

Peningkatan juga terjadi pada jumlah debitur baru, dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur.

Setiap tahunnya, sejak 2017 dan pada tahun 2021, jumlah debitur meningkat signifikan hingga ke angka 2,8 juta. Atau 68,72 persen dari total debitur baru, pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.

“Berhubung masih terdapat debitur KUR yang meminta relaksasi, karena kegiatan usahanya belum sepenuhnya pulih, relaksasi kredit UMKM diusulkan diperpanjang hingga April 2024,” beber Airlangga.

Selain membahas mengenai capaian penyaluran, pemerintah juga membahas soal rencana penyaluran KUR dan kebutuhan anggaran subsidi bunga KUR pada tahun 2023 dan 2024.

Untuk mengakselerasi perluasan akses pembiayaan KUR bagi pelaku UMKM yang unbankable dan terdampak pandemi, serta membantu pemenuhan rasio kredit UMKM yang ditargetkan mencapai 30 persen dari total penyaluran kredit pada tahun 2024, pemerintah mendongkrak target penyaluran KUR.

Tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp 470 triliun, dan tahun 2024 Rp 585 triliun.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Ketenagakerjaan, Wakil Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Gubernur Bank Indonesia, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian.

Selain itu, juga ada Dirjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian; Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; serta Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. ***

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID