KPK OTT Rektor Tak Dapat Kakap, Teri Pun Diserok –

Sinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin lama makin redup. Gara-garanya, lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri itu, nggak pernah garap kasus kakap lagi. Karena kakap tak dapat, akhirnya teri pun diserok.

Kemarin, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi. Kali ini yang kena Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Dr Karomani alias Aom. Dia diciduk di Bandung, Jawa Barat, Sabtu dini hari karena terkait kasus suap penerimaan mahasiswa.

Berdasarkan situs Unila, Aom beserta para wakil rektor mengikuti character building di Hotel Sari Ater, Lembang, Bandung, Jawa Barat (Jabar), dari Rabu 17 Agustus hingga Sabtu 20 Agustus. Acara itu, diikuti tim Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Unila.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan pihaknya telah mengamankan sejumlah pejabat Unila, termasuk Aom. Pengamanan dilakukan di dua lokasi berbeda: Bandung dan Lampung. 

“Benar, tim KPK tadi malam (Sabtu) dini hari, berhasil lakukan tangkap tangan di Bandung dan Lampung. Pihak yang ditangkap di antaranya rektor sebuah perguruan tinggi negeri di Lampung,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, kemarin. 

Dia bilang, OTT terhadap Aom berkaitan dengan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila. Ada tujuh orang yang diamankan dalam operasi senyap di Bandung dan Lampung tersebut. “Termasuk rektor dan pejabat kampus,” imbuhnya.

Saat ini, sambung jubir KPK berlatarbelakang jaksa itu, para pihak yang diamankan sudah berada di kantor KPK, Jakarta Selatan. “Tim KPK masih menggali keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap,” sebut dia.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap tersebut. “Perkembangannya akan segera disampaikan,” tandas Ali.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman ikut menanggapi OTT yang dilakukan KPK. Kata dia, KPK sebaiknya fokus menggarap koruptor kelas kakap, bukan yang teri-teri saja. Jangan kalah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini banyak garap kasus kakap.

Meski begitu, Boyamin memberikan apresiasi kepada KPK. Semua kasus korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. “Diharapkan, ke depannya makin besar tangkapannya,” pungkas dia. 

Hal senada dikatakan Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha. Kata dia, KPK juga harus menelusuri potensi korupsi pada level kementerian dan lembaga. 

“Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah, dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekadar hanya menjadi formalitas serta tidak mampu membongkar persoalan yang lebih besar,” ucap Abung, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Warganet ikut mengomentari KPK yang saat ini banyak menggarap kasus teri. Misalnya @cuantastix menyindir KPK yang fasilitasnya wah hanya dapat teri.  “Fasilitas dan Gaji ditambah sedangkan yang ditangkepi maling kelas teri…. Ibarat nangkap tikus menggunakan meriam. Nggak malu kau @KPK_RI ?? ujarnya.

@Luqmanul2188 juga heran KPK hanya ngurusi korupsi kelas teri. Sebersih itukah negeri ini sehingga yang ditindak KPK cuma kasus kelas remukan teri,” ujarnya.

Sementara, @Lohan2525 meminta, Pemerintah membubarkan KPK karena kinerja makin menurun. “Sebenarnya @KPK_RI sudah tak berguna lagi.lebih baik di bubarkan saja pak presiden @jokowi gaji dan tunjangan mereka besar sekali.tapi tangkapan mereka ikan teri semuanya,” cuitnya. 

@ngabdirojo menyinggung soal buron Harun Masiku. “KPK nangkap Harun Masiku aja kagak becus, yag ditangkap cuma koruptor-koruptor klas teri,” tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini tidak ada kasus kakap yang dibongkar KPK. Lembaga ini kalah saing dari Kejagung. Di bawah komando ST Burhanuddin, Kejagung beberapa kali berhasil mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Mulai dari ASABRI, Jiwasraya, mafia minyak goreng, Garuda Indonesia, hingga suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan senilai Rp 78 triliun yang dilakukan Surya Darmadi alias Apeng. 

Gebrakan-gebrakan itu, membuat penilaian publik terhadap Kejagung makin baik. Bahkan, di sejumlah survei, Kejagung mulai naik jadi lembaga yang dipercaya masyarakat. Sementara kepercayaan masyarakat ke KPK semakin menurun.
]]> , Sinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin lama makin redup. Gara-garanya, lembaga antirasuah pimpinan Firli Bahuri itu, nggak pernah garap kasus kakap lagi. Karena kakap tak dapat, akhirnya teri pun diserok.

Kemarin, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) lagi. Kali ini yang kena Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Dr Karomani alias Aom. Dia diciduk di Bandung, Jawa Barat, Sabtu dini hari karena terkait kasus suap penerimaan mahasiswa.

Berdasarkan situs Unila, Aom beserta para wakil rektor mengikuti character building di Hotel Sari Ater, Lembang, Bandung, Jawa Barat (Jabar), dari Rabu 17 Agustus hingga Sabtu 20 Agustus. Acara itu, diikuti tim Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Unila.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri membenarkan pihaknya telah mengamankan sejumlah pejabat Unila, termasuk Aom. Pengamanan dilakukan di dua lokasi berbeda: Bandung dan Lampung. 

“Benar, tim KPK tadi malam (Sabtu) dini hari, berhasil lakukan tangkap tangan di Bandung dan Lampung. Pihak yang ditangkap di antaranya rektor sebuah perguruan tinggi negeri di Lampung,” kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, kemarin. 

Dia bilang, OTT terhadap Aom berkaitan dengan dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Unila. Ada tujuh orang yang diamankan dalam operasi senyap di Bandung dan Lampung tersebut. “Termasuk rektor dan pejabat kampus,” imbuhnya.

Saat ini, sambung jubir KPK berlatarbelakang jaksa itu, para pihak yang diamankan sudah berada di kantor KPK, Jakarta Selatan. “Tim KPK masih menggali keterangan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap,” sebut dia.

KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status para pihak yang ditangkap tersebut. “Perkembangannya akan segera disampaikan,” tandas Ali.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman ikut menanggapi OTT yang dilakukan KPK. Kata dia, KPK sebaiknya fokus menggarap koruptor kelas kakap, bukan yang teri-teri saja. Jangan kalah dari Kejaksaan Agung (Kejagung) yang saat ini banyak garap kasus kakap.

Meski begitu, Boyamin memberikan apresiasi kepada KPK. Semua kasus korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. “Diharapkan, ke depannya makin besar tangkapannya,” pungkas dia. 

Hal senada dikatakan Ketua IM57+ Institute, Praswad Nugraha. Kata dia, KPK juga harus menelusuri potensi korupsi pada level kementerian dan lembaga. 

“Mengingat kritik terhadap KPK pada periode pimpinan ini adalah OTT yang dilakukan pada level bawah, dan tidak ada pengembangan atas kasus yang ditangani sehingga OTT sekadar hanya menjadi formalitas serta tidak mampu membongkar persoalan yang lebih besar,” ucap Abung, kepada Rakyat Merdeka, kemarin. 

Warganet ikut mengomentari KPK yang saat ini banyak menggarap kasus teri. Misalnya @cuantastix menyindir KPK yang fasilitasnya wah hanya dapat teri.  “Fasilitas dan Gaji ditambah sedangkan yang ditangkepi maling kelas teri…. Ibarat nangkap tikus menggunakan meriam. Nggak malu kau @KPK_RI ?? ujarnya.

@Luqmanul2188 juga heran KPK hanya ngurusi korupsi kelas teri. Sebersih itukah negeri ini sehingga yang ditindak KPK cuma kasus kelas remukan teri,” ujarnya.

Sementara, @Lohan2525 meminta, Pemerintah membubarkan KPK karena kinerja makin menurun. “Sebenarnya @KPK_RI sudah tak berguna lagi.lebih baik di bubarkan saja pak presiden @jokowi gaji dan tunjangan mereka besar sekali.tapi tangkapan mereka ikan teri semuanya,” cuitnya. 

@ngabdirojo menyinggung soal buron Harun Masiku. “KPK nangkap Harun Masiku aja kagak becus, yag ditangkap cuma koruptor-koruptor klas teri,” tukasnya.

Untuk diketahui, saat ini tidak ada kasus kakap yang dibongkar KPK. Lembaga ini kalah saing dari Kejagung. Di bawah komando ST Burhanuddin, Kejagung beberapa kali berhasil mengungkap kasus korupsi kelas kakap. Mulai dari ASABRI, Jiwasraya, mafia minyak goreng, Garuda Indonesia, hingga suap revisi fungsi perhutanan Provinsi Riau ke Kementerian Kehutanan senilai Rp 78 triliun yang dilakukan Surya Darmadi alias Apeng. 

Gebrakan-gebrakan itu, membuat penilaian publik terhadap Kejagung makin baik. Bahkan, di sejumlah survei, Kejagung mulai naik jadi lembaga yang dipercaya masyarakat. Sementara kepercayaan masyarakat ke KPK semakin menurun.

]]> . Sumber : Rakyat Merdeka – RM.ID